LingkarMadura.com - Bank Dunia merilis data terbaru terkait prakiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 hingga 2021 mendatang.
Laporan tersebut bertajuk Darkening Skies, cerminan dari situasi ekonomi dunia akibat perang dagang. “Darkening Skies menyorot betapa rawannya juncture (titik krusial) ekonomi terkini.
Singkatnya, pertumbuhan telah melemah, ketegangan dagang masih tinggi, beberapa ekonomi negeri berkembang mengalami stres finansial, dan outlook risiko telah bertambah," tulis laporan Bank Dunia.
Bagaimana nasib Indonesia?
Jika melihat laporan tersebut, Gross Domestic Product (GDP) Indonesia terpantau perlahan tapi pasti naik selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2016, ekonomi Indonesia ada di angka 5 persen, tahun selanjutnya naik 5,1 persen, dan tahun 2018 menjadi 5,2 persen.
Pada tahun yang "muram" ini, ekonomi Indonesia untungnya diprediksi tidak menurun, melainkan stabil di angka 5,2 persen. Barulah tahun selanjutnya ekonomi akan kembali naik ke level 5,3 persen.
Dibandingkan negeri jiran Malaysia, kondisi Indonesia relatif baik. Sebab, ekonomi Malaysia justru secara perlahan stagnan dan menurun dari 4,7 persen ke 4,6 persen hingga 2021. Kondisi ekonomi Indonesia malah jauh lebih stabil ketimbang Turki. Ekonomi negara itu terjun bebas dari 7,4 persen di 2017 menjadi 3,5 persen di 2018, dan diprediksi terperosok ke 1,6 persen tahun ini.
Pemerintah Indonesia juga sudah menyadari kondisi ekonomi dunia di tahun 2019. Solusi yang ditempuh Presiden Joko Widodo di antaranya perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta berbagai pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi global.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika ekonomi nasional masih memiliki tantangan di tahun ini, terutama dari sentimen global. “Ke depan, pada tahun 2019 ini, saya kira masih akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, gejolak ekonomi dunia, tekanan-tekanan eksternal," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.
Untuk itu, Jokowi meminta kepada jajaran menteri dan pihak-pihak terkait untuk melakukan konsolidasi antara sektor riil, dunia usaha, industri dengan sektor moneter yang sudah tertuang dalam APBN 2019.(back/san)