LingkarMadura.com - Sejumlah pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang tergabung dalam Forum Pasundan Bergerak (FPB) menarik dukungan mereka karena kecewa dengan pernyataan Prabowo terkait Palestina.
Penarikan itu mereka tunjukan dengan menggelar aksi di depan Gedung Merdeka, Bandung, Sabtu (24/11/2018).
Menurut Koordinator Lapangan FPB Fadly Amarudin, pihaknya merupakan pendukung Prabowo sejak Pemilu Presiden 2014. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa dan masyarakat umum.
Namun, dia menilai kandidat presiden nomor 02 ini telah menyakiti hati umat muslim karena tidak mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal itu dibuktikan Prabowo saat berbicara di hadapan Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu (21/11). Prabowo dianggap mendukung pendudukan Palestina oleh Israel.
Ucapan kandidat nomor 02 ini dianggap tidak mencerminkan masyarakat di Tanah Air yang sangat mendukung perjuangan kemerdekaan negara di Timur Tengah itu.
"Ini sudah melukai hati umat muslim dunia karena mendukung pendudukan Palestina," katanya.
Pernyataan pasangan calon presiden yang berpasangan dengan Sandiaga Uno ini pun sama dengan tidak menunjukkan keberpihakan kepada Palestina. Padahal, lanjut dia, Indonesia sudah sejak lama mendukung perjuangan kemerdekaan negara tersebut.
"Ia tidak berpihak ke Palestina. Sedangkan Indonesia berteman lama, memiliki hubungan erat dengan Palestina," katanya. Oleh karena itu, dia menuntut Prabowo meminta maaf kepada umat muslim terkait pernyataan tersebut. Dia pun menegaskan pihaknya menolak pencalonan Prabowo pada Pemilu Presiden 2019.
"Menolak capres yang tidak mendukung perjuangan Palestina," kata mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tersebut. Sementara itu, Sekjen PPP yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menilai Prabowo menerapkan diplomasi kuno terkait Jerusalem. Menurutnya, melihat sisi hubungan internasional secara normatif saja adalah bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan banyak negara.
"Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy", kata Arsul.
Dalam praktik hubungan internasional yang sebenarnya sudah cukup lama dipraktikan, menurut Arsul, banyak negara yang tidak berpaku pada aspek normatif saja dengan menyatakan suatu sikap negara adalah kedaulatan dan kewenangan negara itu sendiri.
Australia sendiri termasuk negara yang tidak hanya membatasi diri pada kerangka normatif saja dalam politik luar negerinya. Arsul memberi contoh terkait eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkotika Bali Nine. Juga ketika terungkap adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelejen Australia. Belum lagi peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) ke beberapa negara yang sedang diperangi. Karena itu, menurut Arsul, langkah diplomasi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK via Menlu Retno Marsudi yang memprotes pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Jerusalam tersebut bukan hal yang salah dalam praktik diplomasi dalam hubungan internasional saat ini.
Bahkan itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia. Faktanya, mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina dan mayoritas negara-negara Islam juga berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina.